Mengenang Tragedi Berdarah Akibat Ulah Sang Penghianat Bangsa (G30S/PKI)

Mengenang Tragedi Berdarah Akibat Ulah Sang Penghianat Bangsa (G30S/PKI)

News M Qobullah Siregar   10:13

Gerakan 30 September (G30S/PKI)/Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 september sampai di awal 1 oktober 1965 ketika tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta.

• Latar Belakang

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.

Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

• Angkatan Kelima

Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S.

Pada awal tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran perdana mentri RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.

Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subjek karya-karya mereka.

Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah.

Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara-milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.

Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).

Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat".

Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis".

Rezim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.

Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jenderal-jenderal militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.

• Isu Sakitnya Bung Karno

Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut.

• Isu Masalah Tanah dan Bagi Hasil

Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. 

Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam (tidak hanya NU, tetapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain juga terjadi hal demikian.

• Faktor Malaysia

Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S/Gestok (Gerakan Satu Oktober), dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat.

“

Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman—Perdana Menteri Malaysia saat itu—dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak.

”

Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan "Ganyang Malaysia" kepada negara Federasi Malaysia yang telah sangat menghina Indonesia dan presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk meng"ganyang Malaysia" ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut, sedangkan di pihak lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia.

Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di lain pihak mereka akan menghadapi Soekarno yang mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan. Tak heran, Brigadir Jenderal Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang^[4]. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia, padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam peperangan gerilya.

Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia. Soekarno, seperti yang ditulis di otobiografinya, mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi, dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah keinginannya meng"ganyang Malaysia".

“

Soekarno adalah seorang individualis. Manusia jang tjongkak dengan suara-batin yang menjala-njala, manusia jang mengakui bahwa ia mentjintai dirinja sendiri tidak mungkin mendjadi satelit jang melekat pada bangsa lain. Soekarno tidak mungkin menghambakan diri pada dominasi kekuasaan manapun djuga. Dia tidak mungkin menjadi boneka.

”

Di pihak PKI, mereka menjadi pendukung terbesar gerakan "ganyang Malaysia" yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek nekolim. PKI juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan mereka sendiri, jadi motif PKI untuk mendukung kebijakan Soekarno tidak sepenuhnya idealis.

Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru para penentangnyalah yang menghadapi keadaan yang buruk; mereka melihat posisi PKI yang semakin menguat sebagai suatu ancaman, ditambah hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis sedunia, khususnya dengan adanya poros Jakarta-Beijing-Moskow-Pyongyang-Phnom Penh. Soekarno juga mengetahui hal ini, namun ia memutuskan untuk mendiamkannya karena ia masih ingin meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung, karena posisi Indonesia yang melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB (7 Januari 1965).

Dari sebuah dokumen rahasia badan intelejen Amerika Serikat (CIA) yang baru dibuka yang bertanggalkan 13 Januari 1965 menyebutkan sebuah percakapan santai Soekarno dengan para pemimpin sayap kanan bahwa ia masih membutuhkan dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia dan oleh karena itu ia tidak bisa menindak tegas mereka. Namun ia juga menegaskan bahwa suatu waktu "giliran PKI akan tiba. "Soekarno berkata, "Kamu bisa menjadi teman atau musuh saya. Itu terserah kamu. ... Untukku, Malaysia itu musuh nomor satu. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang."

Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang terjadi mulai mencuat ketika banyak tentara yang kebanyakan dari Divisi Diponegoro yang kesal serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia, berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan Soekarno. Mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang dari PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para jenderal ini.

• Faktor Amerika Serikat

Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat dalam perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Peranan badan intelejen Amerika Serikat (CIA) pada peristiwa ini sebatas memberikan 50 juta rupiah (uang saat itu) kepada Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi Amerika pada bulan-bulan yang menentukan ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan karena mereka merasa ditarik oleh Sukarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini.

Salah satu pandangan mengatakan bahwa peranan Amerika Serikat dalam hal ini tidak besar, hal ini dapat dilihat dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa usahanya untuk melawan propaganda anti-Amerika di Indonesia tidak memberikan hasil bahkan tidak berguna sama sekali. Dalam telegram kepada Presiden Johnson tanggal 6 Oktober, agen CIA menyatakan ketidakpercayaan kepada tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politis Indonesia yang sangat menguntungkan mereka, dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingungan atas pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dilakukan oleh PKI atau NU/PNI.

Pandangan lain, terutama dari kalangan korban dari insiden ini, menyebutkan bahwa Amerika menjadi aktor di balik layar dan setelah dekret Supersemar Amerika memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Namun hingga saat ini kedua pandangan tersebut tidak memiliki banyak bukti-bukti fisik.

• Faktor Ekonomi

Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno (dan PKI) meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan "ganyang Malaysia" yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia.

Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto-Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya; pun mereka menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka.

Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang berakibat adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat lainnya. 

• Peristiwa

Pada 1 Oktober 1965 dini hari, enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa) yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol. Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.

• Isu Dewan Jendral

Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun yang tidak diduga-duga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono.

• Dokumen Gilchrist

Dokumen Gilchrist yang diambil dari nama duta besar Inggris untuk Indonesia Andrew Gilchrist beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini, yang oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelejen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agayant dari KGB Rusia, menyebutkan adanya "Teman Tentara Lokal Kita" yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh pihak Barat^[5]. Kedutaan Amerika Serikat juga dituduh memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada tentara untuk "ditindaklanjuti". Dinas intelejen Amerika Serikat mendapat data-data tersebut dari berbagai sumber, salah satunya seperti yang ditulis John Hughes, wartawan The Nation yang menulis buku "Indonesian Upheaval", yang dijadikan basis skenario film "The Year of Living Dangerously", ia sering menukar data-data apa yang ia kumpulkan untuk mendapatkan fasilitas teleks untuk mengirimkan berita.

• Isu Keterlibatan Soeharo

Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan/peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad (pada zaman itu jabatan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat tidak membawahi pasukan, berbeda dengan sekarang) dengan Kolonel Abdul Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat.

Meski demikian, Suharto merupakan pihak yang paling diuntungkan dari peristiwa ini. Banyak penelitian ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional mengungkap keterlibatan Suharto dan CIA. Beberapa diantaranya adalah, Cornell Paper, karya Benedict R.O'G. Anderson and Ruth T. McVey (Cornell University), Ralph McGehee (The Indonesian Massacres and the CIA), Government Printing Office of the US (Department of State, INR/IL Historical Files, Indonesia, 1963-1965. Secret; Priority; Roger Channel; Special Handling), John Roosa (Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia), Prof. Dr. W.F. Wertheim (Serpihan Sejarah Thn 1965 yang Terlupakan).

• Korban

Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:

1. Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)
2. Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
3. Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
4. Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
5. Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
6. Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)

Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.

Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:

1. Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena)
2. Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)
3. Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)

• Pasca Kejadian

Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI AD, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal” yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya “Dewan Revolusi” yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo.

Di Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta, PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso (Komandan Korem 072/Yogyakarta) dan Letnan Kolonel Sugiyono (Kepala Staf Korem 072/Yogyakarta). Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sukarno dan sekretaris jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para "pemberontak" dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan.

Pada tanggal 6 Oktober Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan "persatuan nasional", yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung "pemimpin revolusi Indonesia" dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama "Tribune".

Pada tanggal 12 Oktober 1965, pemimpin-pemimpin Uni-Soviet Brezhnev, Mikoyan dan Kosygin mengirim pesan khusus untuk Sukarno: "Kita dan rekan-rekan kita bergembira untuk mendengar bahwa kesehatan anda telah membaik...Kita mendengar dengan penuh minat tentang pidato anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menghindari kekacauan...Imbauan ini akan dimengerti secara mendalam."

Pada tanggal 16 Oktober 1965, Sukarno melantik Mayjen Suharto menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat di Istana Negara. Berikut kutipan amanat presiden Sukarno kepada Suharto pada saat Suharto disumpah^[6]:

“

Saya perintahkan kepada Jenderal Mayor Soeharto, sekarang Angkatan Darat pimpinannya saya berikan kepadamu, buatlah Angkatan Darat ini satu Angkatan daripada Republik Indonesia, Angkatan Bersenjata daripada Republik Indonesia yang sama sekali menjalankan Panca Azimat Revolusi, yang sama sekali berdiri di atas Trisakti, yang sama sekali berdiri di atas Nasakom, yang sama sekali berdiri di atas prinsip Berdikari, yang sama sekali berdiri atas prinsip Manipol-USDEK. Manipol-USDEK telah ditentukan oleh lembaga kita yang tertinggi sebagai haluan negara Republik Indonesia. Dan oleh karena Manipol-USDEK ini adalah haluan daripada negara Republik Indonesia, maka dia harus dijunjung tinggi, dijalankan, dipupuk oleh semua kita. Oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian Negara. Hanya jikalau kita berdiri benar-benar di atas Panca Azimat ini, kita semuanya, maka barulah revousi kita bisa jaya. Soeharto, sebagai panglima Angkatan Darat, dan sebagai Menteri dalam kabinetku, saya perintahkan engkau, kerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Saya doakan Tuhan selalu beserta kita dan beserta engkau!

”

Dalam sebuah Konferensi Tiga Benua di Havana di bulan Februari 1966, perwakilan Uni-Sovyet berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk menghindari pengutukan atas penangkapan dan pembunuhan orang-orang yang dituduh sebagai PKI, yang sedang terjadi terhadap rakyat Indonesia. Pendirian mereka mendapatkan pujian dari rejim Suharto. Parlemen Indonesia mengesahkan resolusi pada tanggal 11 Februari, menyatakan "penghargaan penuh" atas usaha-usaha perwakilan-perwakilan dari Nepal, Mongolia, Uni-Sovyet dan negara-negara lain di Konperensi Solidaritas Negara-Negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, yang berhasil menetralisir usaha-usaha para kontra-revolusioner apa yang dinamakan pergerakan 30 September, dan para pemimpin dan pelindung mereka, untuk bercampur-tangan di dalam urusan dalam negeri Indonesia."

• Penangkapan dan Pembantaian

Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah (bulan Oktober), Jawa Timur (bulan November) dan Bali (bulan Desember). Berapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis - perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebut dua sampai tiga juta orang. Namun diduga setidak-tidaknya satu juta orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu.

Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan seperti barisan Ansor NU dan Tameng Marhaenis PNI melakukan pembunuhan-pembunuhan massal, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu "terbendung mayat".

Pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sewaktu regu-regu militer yang didukung dana CIA ^[1] menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka, majalah "Time" memberitakan:

"Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatera Utara, di mana udara yang lembap membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius."

Di pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elite Partai Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus.

Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan-pemburuan rasialis "anti-Tionghoa" terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat.

Paling sedikit 250,000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110,000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk belasan orang sejak tahun 1980-an. Empat tapol, Johannes Surono Hadiwiyino, Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaeman dan Nobertus Rohayan, dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu.

• Supersemar

Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret. Ia memerintah Suharto untuk mengambil "langkah-langkah yang sesuai" untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Suharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Sukarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967.

Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rejim Sukarno-Suharto. Aidit, yang telah melarikan diri, ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada tanggal 24 November, tetapi pekerjaannya diteruskan oleh Sekretaris Kedua PKI Nyoto.

• Pertemuan Jenewa, Swiss

Menyusul peralihan tampuk kekuasaan ke tangan Suharto, diselenggarakan pertemuan antara para ekonom orde baru dengan para CEO korporasi multinasional di Swiss, pada bulan November 1967. Korporasi multinasional diantaranya diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian Development Bank, dan Chase Manhattan. Tim Ekonomi Indonesia menawarkan: tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar.

Hal ini didokumentasikan oleh Jhon Pilger dalam film The New Rulers of World (tersedia di situs video google) yang menggambarkan bagaimana kekayaan alam Indonesia dibagi-bagi bagaikan rampasan perang oleh perusahaan asing pasca jatuhnya Soekarno. Freeport mendapat emas di Papua Barat, Caltex mendapatkan ladang minyak di Riau, Mobil Oil mendapatkan ladang gas di Natuna, perusahaan lain mendapat hutan tropis. Kebijakan ekonomi pro liberal sejak saat itu diterapkan.

• Peringatan

Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September (G-30-S/PKI). Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun sejak era Reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan.

Pada 29 September - 4 Oktober 2006, para eks pendukung PKI mengadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia. Acara yang bertajuk "Pekan Seni Budaya dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965" ini berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok. Selain civitas academica Universitas Indonesia, acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965, antara lain Setiadi, Murad Aidit, Haryo Sasongko, dan Putmainah.

Sumber : Wikipedia. Klik Disini.

Proposal Hidup Untuk Tuhan, Sepenggal Kisah Pemuda Desa

Proposal Hidup Untuk Tuhan, Sepenggal Kisah Pemuda Desa

Opini M Qobullah Siregar   03:14

Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah kebanggaan tersendiri bagi sebagian masyarakat di tanah negeri ini. Dan setiap pundak anggota dewan yang telah terpilih, terdapat harapan masyarakat yang mesti di perjuangkan, yakni memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Menjadi Anggota Dewan adalah tugas mulia, sebab jabatan tersebut memiliki status sosial yang amat penting, yaitu penyambung lidah masyarakat. Seogiyanya, Anggota dewan haruslah memiliki jiwa yang merakyat dan bersikap rendah hati serta harus ada untuk masyarakat serta menjadi pelayan masyarakat. Mampu menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik, memahami Pancasila, UUD 45 dan Undang-Undang adalah hal mutlak yang mesti menjadi makanan sehari-hari wakil rakyat.

Untuk menjadi Anggota Dewan tidaklah cukup hanya dengan paham dalam hal lobi-lobi politik demi mensejahterakan masyarakat semata. Oleh karenanya, anggota dewan juga harus mampu memahami tugas anggota dewan serta menjaga etika norma-norma kesejahteraan rakyat, yakni mengutamakan kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan pribadi.

Kita mengetahui, Dewan di daerah yang disebut dengan DPRD memiliki fungsi pokok, yaitu melakukan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat besar dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk terhadap pelayanan publik.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyai peran penting dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Para anggota Dewan di daerah harus berperan besar dalam mengupayakan demokrasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya masing-masing. Tidak dapat dipungkiri, tidak sedikit Fungsi pengawasan DPRD di berbagai daerah terkesan relatif masih kurang berkembang, terutama pengawasan terhadap pelayanan publik.

Peningkatan fungsi pengawasan DPRD tentu saja akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, baik dari aspek penyelenggaraan maupun produk layanan. Selain fungsi pengawasan tersebut, Anggota DPRD harus benar-benar memahami dan mengerti mengenai fungsi dan tugasnya, agar masyarakat tidak memegang harapan pada permasalah-permasalahan yang bukan merupakan tanggungjawab Anggota Dewan (DPRD). Selain itu masyarakat juga perlu tahu tentang tanggungjawab dan tugas apa yang akan diemban oleh seseorang yang akan duduk di lembaga DPRD nanti.

Pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik adalah merupakan pengawasan eksternal, yang fungsinya untuk memastikan bahwa pelayanan publik di daerah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan manfaatnya sampai ke masyarakat. Fungsi pengawasan akan meningkatkan kualitas fungsi legislasi, fungsi penganggaran, maupun fungsi representasi.

Usulan perubahan peraturan maupun pembuatan peraturan baru di daerah akan jauh lebih baik apabila didasarkan pada hasil indentifikasi terhadap kondisi riil penyelenggaraan pelayanan publik. Pembahasan Rancangan APBD yang diajukan oleh pihak eksekutif juga akan memiliki dasar yang kuat apabila didasarkan pada hasil pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksanaan pelayanan publik di tahun-tahun sebelumnya.

Tidak banyak sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat terhadap Anggota Dewan. Barangkali kita sepakat, siapapun yang terpilih menjadi anggota dewan, seragam apapun yang dipakai, dan dari mana pun asalnya, maka harus mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai dewan (DPRD) dengan baik. Yakni harus adil, amanah, berani, jujur, bermoral, berkualitas, mampu membela kepentingan masyarakat, memperjuangkan hak-hak masyarakat, lebih memperhatikan kepentingan masyarakat, serta dapat melakukan peningkatan fungsi pengawasan DPRD yang akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, baik dari aspek penyelenggaraan maupun produk layanan, agar masyarakatdapat menikmati pelayanan publik yang optimal dan prima.

Saat ini, Indonesia tengah menyongsong pesta demokrasi akbar. Pesta dimana setiap Masyarakat yang telah memenuhi syarat akan menentukan pilihannya, dan dihari tersebut arah perjalanan bangsa ini akan dipertaruhkan untuk 5 tahun kedepan keapada siapa saja yang menjadi pemenang. Pesta Demokrasi tersebut, akan diselenggarakan pada hari rabu tanggal 17 April 2019 nanti, Masyarakat diseluruh Indonesia akan memilih pemimpin secara serentak yaitu, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, serta Presiden dan Wakil Presiden.

Setiap kita, tentunya memiliki hak preogratif tersendiri dalam menentukan pilihan, baik itu memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Provinsi, Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPD RI, maupun Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, hak peto tersebut telah dijamin oleh Undang-undang dan tak seorangpun berhak untuk mengintervensi.

Dalam hal ini, sedikit penulis ingin bercerita tentang Calon Anggota DPRD Kabupaten. Bukan bermaksud untuk berkampanye apalagi ingin meng-intervensi, hanya saja, penulis ingin berbagi cerita pengalaman yang barangkali bisa menjadi inspirasi bagi siapaun yang membaca.

Adalah seorang pemuda desa yang mencoba merajut asa dengan sejuta cita-cita, yakni ingin berbuat untuk orang yang lemah. Memperjuangkan hak-hak rakyat dan sebisa mungkin membantu yang membutuhkan. Beliau adalah seorang sahabat penulis sendiri, yang bisa dikatakan lebih tepatnya senior penulis. 4 tahun lebih penulis bersama beliau, menuntut ilmu, berbagi cerita suka dan duka, dan hal-hal lainnya.

Beliau bukanlah terlahir dari kalangan berada, bukan dari kalangan pejabat, apalagi dari kalangan berdarah biru, beliau hanyalah seorang pemuda desa dari kalangan masyarakat biasa. Hanya saja, ia memiliki tekat yang kuat untuk selalu bisa berbuat bagi siapapun dengan sedaya mampunya.

Suatu ketika penulis sempat bercerita dengan beliau, selepas melaksanakan perkuliahan, ditengah teriknya panas matahari, dipinggiran kota didampingi suara lalulalang kendaran sembari meminum es kelapa muda. 

Beliau berucap, “Andai Kita Terlahir Dalam Keadaan Berada”. Mendengar pernyataan tersebut membuat penulis terdiam sejenak. Penulis kemudian bertanya, “Kenapa Gitu Bang ?”. “Bayangkan aja, begitu banyaknya orang yang kurang mampu yang masih belum sempat mengenyam pendidikan yang layak, anak-anak yang tamat SMA tiaak bisa melanjutkan keperguruan tinggi, belum lagi anak-anak yatim yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi, pengangguran dimana-mana dan masih banyak lagi masalah yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang berada digaris ekonomi menengah kebawah, dan beruntunglah kita masih bisa kuliah walaupun karena beasiswa”. Mendengar penyatan itu, penulis tercengang.

Ya, semasa kuliah, penulis dan beliau adalah mahasiswa yang memperoleh beasiswa kampus di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Labuhanbatu Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). Masa itu, pada tahun 2013, kampus memiliki program beasiswa untuk proram studi KPI, 10 orang yang lulus testing akan dibebaskan dari segala biaya hingga akhir smester, dan yang tidak lulus testing dibebaskan dari segala biaya terkecuali pembayaran uang ujian smester.

Kembali pada inti cerita, “Jadi bagaimana kira-kira yang harus dilakukan bang?” Tanya penulis kembali. “Begitulah kira-kira proposal hidup abang yang abang masukkan ke-tuhan” ucapnya dengan santai. 

Penulis semakin tercengang mendengar pernyataannya, ketika itu menurut ku, pernyataannya tersebut terkesan sedikit liberal, sebab bagaimana mungkin proposal diri bisa sampai kepada tuhan. Lalu ku Tanya kembali, “Proposal bagaimana bang?”. “Sebuah proposal yang berisikan harapan-harapan, harapan bila tuhan mengijinkan abang untuk bisa mengayomi anak-anak yatim dan orang-orang kurang mampu dan berbuat untuk orang banyak”. “Apalagi isi proposal itu bang?” Tanya penulis kembali.

“Abang meminta agar suatu saat abang bisa mendirikan sebuah pesantren, yang pesantren tersebut diperuntukan untuk anak-anak yatim dan orang-orang kurang mampu secara gratis tanpa dipungut sepeserpun biaya, segala kebutuhan mereka bisa dicukupi, hingga akhirnya nantinya mereka bisa mengenyam pendidikan yang layak” Ucapnya sambil menatap mataku dengan tajam. Seketika itu juga batinku bergetar mendengar isi proposalnya tersebut. 

Penulis kemudian bertanya-tanya dalam hati, "mungkikah yang ia katakan benar? Apa mungkin hal tersebut bisa tercapai?" Tanya penulis dalam hati. Hati penulis kemudian berkata-kata lagi, "dijaman yang serba teknologi ini dengan kesibukan manusia yang condong apatis, ternyata masih ada orang yang peduli dengan nasib orang yang membutuhkan, dan hal itu datangnya bukan dari orang yang berada, bukan dari pejabat, bukan dari orang berdarah biru, melainkan dari orang biasa?" tanya penulis dalam hati. Ah sudahlah, apa yang tidak mungkin kalau tuhan sudah menghendaki, semoga saja proposal itu diterima oleh tuhan. Gumam hati kecil penulis. Singkat cerita pembicaraan tersebutpun berakhir.

Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun, hingga akhirnya kami tamat kuliah dan ia kini sudah berkeluarga dan dikaruniai dua dua orang anak, Proposal tersebut tak pernah aku tanyakan sama sekali bagaimana perkembangannya, apakah sudah terima atau justru ditolak, meskipun sebenarnya proposalnya itu menjadi motivasi pribadi dalam diriku selama ini. 

Sampai suatu ketika, saat memasuki pertengahan tahun 2018 ia mengajak aku dan beberapa rekan sejawat kami di kampus untuk mendiskusikan proposalnya itu. Ya, proposalnya masih sama seperti yang ia ceritakan pertama kali padaku. Mendirikan pesantren untuk anak-anak yatim dan orang-orang kurang mampu. Berjam-jam kami berdiskusi terkait proposal itu, ditengah malam yang gelap gulita ditemani secangkir kopi dan roti kering, hingga pada akhirnya diskusi tersebut sampai kepada titik kesimpulan bahwa kami bersepakat untuk menseriusi hal tersebut, meskipun pada saat itu kami sama sekali tidak memiliki modal sepeserpun terkecuali niat dan semangat saja.

Beberapa minggu setelah diskusi tersebut kami lakukan, entah bagaimana cara tuhan menunjukkan jalan, niatan kami untuk mendirikan sebuah pesantren tersebut kami sampaikan kepada salah seorang tokoh Labuhanbatu Utara, Ir. H. Yusrial Suprianto, yang ketika itu berkebetulan dekat dengan kami.

Setelah bercerita cukup lama, akhirnya sang tokoh Labuhanbatu utara itu akhirnya merespon baik niat tersebut, hingga beliau bersedia untuk menginfaqkan tanah beliau selebar 2 Hektar sebagai tempat pendirian Pesantren tersebut. 

Tanah tersebut berada di Desa Meranti Omas, Kec. NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Rencanya, peletakan batu pertama akan diupayakan dilakukan secepatnya, tergantung bagaimana kematangan pesiapan dan segala kemungkinan yang ada.

Satu hal yang menjadi catatan penting bagi penulis adalah, selama mengenal sosok yang penulis ceritakan diawal tadi, yaitu sang pemilik proposal, terdapat hal yang istimewa dalam setiap tindakan beliau, yaitu optimisme yang sungguh luar biasa, sebab tidak jarang dalam situasi tertentu, saat ia hendak berbuat sesuatu hal postitif yang besar yang bersinggungan dengan orang banyak, ia selalu saja menemukan solusi, dengan kata lain ada saja kemudahan.

Saat ini, sang pemilik proposal itu kini tengah resmi ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2019-2024 Dapil III Kecamatan Marbau dan Kecamatan Aek Kuo. Dari 7 kursi yang diperebutkan di Dapil tersebut, ia maju melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dipercaya untuk menyandang Nomor Urut 7.

Entah ini adalah suatu kebetulan atau tidak, dengan naiknya ia sebagai Calon Anggota DPRD, menurut hemat penulis, barangkali pencalonannya merupakan sebagaian dari skenario Tuhan untuk mewujudkan Proposalnya tersebut.  

Secara pribadi, tentunya penulis berharap besar, Pemuda Desa dengan sejuta asa dan cita-cita ini mendapat amanah dari masyarakat untuk menjadi Wakil Rakyat.

Ya, Pemuda Desa sang pemilik Proposal itu bernama Arifin Siregar. Seorang pemuda kelahiran 15 Mei 1991 Desa Sipare-pare Tengah, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara.

Jika menilik kembali perjalanan Proposalnya itu, hati penulis tergugah untuk ikut dalam memperjuangkan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD. Sebab, penulis pikir, itu adalah tindakan yang mulia. Dan tentunya, besar Harapan penulis bagi siapa saja yang membaca sepenggal cerita sederhana ini, dapat mendo’akan dan mendukung beliau, agar kelak ia bisa menjadi Anggota DPRD.

Terakhir, Mari Ber7uang Bersama Rakyat, Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat. Coblos No 7 Arifin.

By: MQS

Referensi 1

Referensi 2

Mengenal Lebih Dekat Sosok TGT (Tuan Guru Tampan)

Mengenal Lebih Dekat Sosok TGT (Tuan Guru Tampan)

Opini M Qobullah Siregar   11:03

Pernahkah anda mendengar kata TGT ?. TGT merupakan singkatan dari kata “Tuan Guru Tampan”. 

Ya, julukan TGT tersebut diberikan oleh beberapa kalangan untuk salah seorang ustadz yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhanbatu Utara yang kini tengah menjadi perbincangan di kalangan warga Net belum lama ini.

Ustadz Mulkan Silaen, MA, begitu nama beliau. Seorang ustadz kelahiran Gunting Saga, 24 Maret 1983 ini ternyata telah melanglang buana dalam bekecimpung di dunia dakwah lintas Kabupaten dan lintas Provinsi.

Pendidikan terakhir beliau adalah Strata Dua (S2) Program Studi Tafsir Hadis di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2012. Pada saat Program Strata Satu (S1), beliau adalah alumni Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Dan Saat ini, beliau tengah menempuh Strata Tiga (S3) Program Studi Ilmu Hadis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Selain berdakwah dan membina umat, aktifitas beliau adalah sebagai seorang dosen tetap, di Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.

Lantas, apakah sebab beliau di juluki Tuan Guru Tampan (TGT) ?, Nantikan Artikel Selanjutnya.

Sumber : Klik Disi

Anak Melahirkan Ayah, Kisah Haru Lahirnya KAHMI

Anak Melahirkan Ayah, Kisah Haru Lahirnya KAHMI

Opini M Qobullah Siregar   02:53

Senin 17 September 2018, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) tepat berusia 52 tahun. Didirikan disela-sela Kongres VIII HMI 1966 di kota Solo. Selain KAHMI, di Kongres VIII HMI Solo itu pula Korps HMI Wati (KOHATI) juga berdiri pada 17 September 1966. Kongres ke-VIII HMI di Solo itu sendiri berlangsung pada 10-17 September 1966.

Jika melihat sejarah ini, KAHMI & KOHATI lahir diakhir Kongres. Kongres VIII HMI di kota Solo termasuk kongres termonumental. Karna ia diadakan di kota berbasis "merah" saat itu. Padahal, HMI sendiri saat itu dianggap organisasi kader yang dapat merintangi kaum komunis untuk berkuasa. Ada seruan untuk membubarkan HMI pada masa itu.

Sebelum prahara G30S/PKI pada 1965, walikota Solo dijabat Utoyo Ramelan yang berlatar komunis. Solo dan sekitar juga terkenal sebagai daerah merah kala itu. Sebelum peristiwa G30S/PKI, Ketua CC PKI DN Aidit pernah berkata di GOR Senayan, "Pakai kain sarung saja jika tak bisa membubarkan HMI". Alhamdulillah HMI selamat dari konflik ideologi di dekade 1960-an itu. Karena itu, Kongres HMI VIII di Solo punya makna yang menyejarah.

Di Kongres VIII HMI itu pula, Nurcholish Madjid terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI. Ia terpilih dua kali, terakhir di Kongres IX Malang. Dalam sejarah HMI, hanya Cak Nur saja yang menjabat Ketum PB HMI dua periode. Cak Nur berujar, "Sebagai sebuah kecelakaan sejarah".

Kongres VIII HMI Solo pada 1966 termasuk unik. Agar berbaur, para peserta diinapkan di rumah-rumah penduduk, bukan di gedung atau hotel. Banyak tokoh Islam dari berbagai penjuru Indonesia hadir di kongres Solo tersebut.

Dari sisi historis KAHMI dan KOHATI yg lahir pada 17 September 1966 dibentuk dari satu induk organisasi yang sama, yakni HMI. Akan tetapi perjalanan hidup kedua organisasi ini KAHMI dan KOHATI- berbeda, walaupun masih ada persamaan.

Ide mendasar terbentuknya KAHMI adalah keinginan adanya wadah kekeluargaan alumni HMI. Di tahun 1966 itu, HMI berusia 19 tahun.  Walau saat itu usianya muda, bak gadis yg tengah mekar-mekar-nya, para alumni HMI sudah bertebaran di mana-mana.

Di pemerintahan Bung Karno sudah ada alumni HMI yg berperan. Tahun 1960-an bahkan hingga kini HMI terkenal sebagai pemasok birokrat. Dunia pendidikan khususnya universitas-universitas terkenal saat itu, juga sudah lumayan alumni HMI yang berkiprah sebagai pengajar/dosen. Medan jurnalistik bahkan hingga kesenian pun, pada era 1960-an para alumni HMI cukup menonjol perannya. Pendek kata, semua lini kehidupan yang bersentuhan dengan masyarakat luas, para alumni HMI cukup diperhitungkan keberadaannya.

Para alumni yang bertebaran itu, butuh suatu wadah yang bersifat kekeluargaan tanpa meninggalkan spirit networking yg include didalamnya. Hasrat perlunya wadah itu kemudian tersalurkan pada Munas Alumni HMI pada forum Kongres VIII HMI yang di Solo pada 10-17 September 1966. Melalui Deklarasi Munas alumni HMI 15 September di sepakati di bentuknya Korps Alumni HMI yang kemudian disahkan pada 17 September 1966.

Pada awalnya KAHMI sendiri merupakan badan khusus HMI sebagai tempat informasi sekaligus berfungsi sebagai wadah konsultasi bagi HMI setempat. Sejalan dengan masa, perkembangan KAHMI dari waktu ke waku mengalami berbagai dinamika. Mengalami pasang surut mengikuti irama zaman. Walau sama-sama lahir dari rahim Kongres VIII HMI Solo, akhirnya terdapat perbedaan organisatoris yang sangat mendasar antara KAHMI dan KOHATI.

Saat ini KOHATI masih memiliki hubungan organisatoris dengan HMI. Sedangkan KAHMI yang semula memiliki hubungan organisatoris dengan HMI pada tahun 1987 secara resmi putus hubungan dengan HMI. Putusnya hubungan organisatoris ini tidak lain disebabkan karena pada saat itu KAHMI sudah menjadi ormas tersendiri. Sejak 1987 itu pulalah kemudian dibentuk Presidium KAHMI Nasional yang beralamat saat itu di Jl. Johar Menteng Jakarta Pusat.

Sumber : Klik Disi